Puluhan Warga Korban Gusur Geruduk Kantor Wali Kota Bekasi
Oleh Ananda M Firdaus, pada Jan 10, 2018 | 13:52 WIB
Puluhan Warga Korban Gusur Geruduk Kantor Wali Kota Bekasi
Puluhan warga korban pengusuran yang dinaungi Forum Korban Penggusuran Bekasi melalukan aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Wali Kota Bekasi, Rabu (10/1). (ayobekasi/Ananda Firdaus)

BEKASI, AYOBEKASI.NET -- Puluhan warga  asal Kelurahan Pekayon Jaya dan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi pada Rabu (10/1/2018). Mereka menuntut ganti rugi atas kerusakan bangunan tempat tinggal mereka yang telah digusur. 

Aksi tersebut merupakan yang kesekian kalinya mereka lakukan, sebab dalam rentang waktu 1 tahun 3 bulan pascapenggusuran, warga tak menerima sepeser pun uang ganti rugi. 

"Tuntutannya cuma satu, ganti untung bangunan kami, karena memang ini kan sudah terjadi pengrusakan," ujar Koordinator Aksi, Abinoto Nababan, Rabu (10/1/2017). 

Lewat aksi yang dilakukan, pihaknya ingin memperlihatkan bahwa warga yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) ini memang membutuhkan ganti rugi dari pemerintah. 

Warga yang terpaksa mesti tinggal di posko-posko seadanya selama setahun lebih sejak Oktober 2016. Kondisi itu diperparah dengan adanya gangguan warga sekitar, yang diduga diprovokasi oleh pihak tertentu. 

"Kemarin tanggal 8 (Januari), kita sudah dibentrokan dengan warga sekitar. Mereka menyambangi posko kita dan membuat ancaman," jelas dia.

"Kami disini inginkan ganti rugi, karena jelas anak-anak kami terganggu psikologisnya, terus dari kejadian pengrusakan itu banyak barang material warga yang hancur," tambah Abinoto. 

Abinoto pun menjelaskan bahwa penggusuran sebetulnya bukanlah perbuatan yang semestinya dilakukan. Meskipun pihaknya menempati lahan PUPR, namun warga menempati lahan berdasar izin. Berikut, tambah dia, imbauan DPRD yang menyatakan jika bila penggusuran tidak patut dilakukan. 

"Kami mempunyai izin dari pihak PJT II untuk memakai lahan sementara untuk tempat tinggal. Izinnya jelas tertulis diperbolehkan untuk masyarakat yang butuh tempat tinggal, dan itu dari tahun 1988," terang Abinoto. 

Sebelumnya, pihaknya juga telah mencoba untuk beraudiensi dengan wali kota lewat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun dari dua kali percobaan audiensi, wali kota tidak berkenan hadir. "Audensi pertama, kedua di Komnas HAM, tapi wali kota tidak datang," jelas dia.

Ke depan, bila wali kota masih tidak menggubris tuntutan warga, pihaknya akan melakukan aksi-aksi lanjutan. "Kalau tuntutan kamu itu satu, wali kota bisa membayar ganti rugi untuk kami  Rp80 miliar untuk keseluruhan warga," pungkas dia. 

Editor : Asri Wuni Wulandari
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600