Musrenbang 2019, Kota Bekasi Fokuskan Penguatan Infrastruktur Ekonomi
Oleh Ananda M Firdaus, pada Apr 04, 2018 | 20:18 WIB
Musrenbang 2019, Kota Bekasi Fokuskan Penguatan Infrastruktur Ekonomi
Musrenbang Kota Bekasi tahun 2019. (Ananda M Firdaus)

BEKASI TIMUR, AYOBEKASI.NET--Pemerintah Kota Bekasi berencana memfokuskan pembangunan kota melalui penguatan infrastruktur ekonomi. Hal tersebut dikemukakan pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2019 di Ruang Serbaguna Al-Muhajirin, Bekasi Timur, Rabu (4/4/2018).

"Musrenbang RKPD sebagai awal pelaksanaan RPJMD tahun 2019 dengan mengangkat tema pembangunan dan penguatan tata kelola struktur perekonomian," ungkap Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusuma.

Dia menjelaskan, Musrenbang kali ini merupakan penutup rangkaian Musrenbang Kota Bekasi yang diadakan sebelumnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, untuk selanjutnya dibahas pada Musrenbang tingkat provinsi serta nasional.

Adapun berdasarkan hasil usulan melalui e-musrenbang, jumlah usulan tahun 2019 mencapai 8.259 usulan kegiatan, dengan usulan total belanja sementara mencapai Rp6 triliun.

"Banyak usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui e-musrenbang, termasuk dari forum komunikasi rukun warga, fkrw, hasil Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan juga hasil reses DPRD," kata Ruddy.

Menurutnya, Musrenbang merupakan langkah awal sebelum pembahasan Rancangan Peraturan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Pelaksanaan Musrenbang, pinta Ruddy, harus dilakukan dengan cermat mengingat harus diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih selanjutnya.

"Juga setiap rancangan kerja yang dirumuskan harus selaras dengan rancangan kerja nasional dan provinsi," ujarnya.

Dijelaskan, setidaknya terdapat tiga isu strategis dalam pelaksanaan RKPD 2019. Di antaranya di bidang pembangunan manusia dan masyarakat dengan pembahasan tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, bidang infrastruktur pengembangan wilayah dengan isu tematik seperti masalah banjir dan kemacetan, serta di bidang ekonomi dan sumber daya dengan pembahasan isu pengelolaan keuangan daerah, perdagangan, dan pengembangan UMKM.

Sementara, program-program lainnya perlu diprioritaskan pada program percepatan target pembangunan sesuai dengan fokus pembangunan kota, program prioritas untuk menjaga pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya, serta program pendukung umum dan pelayanan dasar lainnya.

Di samping itu, dia mengungkapkan, proyeksi pemerintah pada tahun 2019 di antaranya mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,1 triliun, Dana Perimbangan Rp1,4 triliun, lain-lain Pendapatan Daerah Rp1,3 triliun."

"Bila ditotalkan seluruhnya diproyeksikan kita harus mendapatkan Rp4,9 triliun," kata dia.

Menurutnya, untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah harus melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dua tahun sebelumnya pada 2017 dan 2018. 

"Perlu memperhatikan porsi belanja dari dua tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan Kabupaten kota lain di Jawa Barat. Saya mengingatkan tingginya belanja pegawai harus diiringi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat," ungkapnya.

Maka untuk  keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rancangan kerja yang akan dirumuskan ini, pihaknya perlu mengoptimalkan keuangan daerah yang ada, seperti memaksimalkan pendapatan dari pajak daerah.

"Strateginya pendataan ulang wajib pajak daerah, adanya kerjasama dengan pihak swasta dan pengelolaan pajak daerah, manajemen pajak daerah, memperluas tax pajak daerah, menambahkan pajak retribusi baru, menghilangkan kebocoran pajak dan retribusi," pungkas Ruddy. 

Editor : Andri Ridwan Fauzi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600