Ruddy Akan Tegur Keras ASN yang Belum Lapor LHKPN
Oleh Ananda M Firdaus, pada Apr 04, 2018 | 20:21 WIB
Ruddy Akan Tegur Keras ASN yang Belum Lapor LHKPN
Pj Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusuma (Ananda M Firdaus/ayobekasi)

BEKASI UTARA, AYOBEKASI.NET--Penjabat Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah, akan menegur Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi yang belum melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dikatakan Ruddy sebagai bentuk pertanggungjawabannya selaku penjabat kepala daerah kepada para ASN yang saat ini tengah dipimpinnya. 

“Karena pelaporan LHKPN sudah merupakan kewajiban, maka saya sebagai atasan berhak untuk menegur dan mengingatkan mereka,” ujar Ruddy ditemui usai menghadiri acara di Kecamatan Bekasi Utara, Rabu (4/4/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, teguran terhadap para ASN yang belum melapor dilakukan Asisten Daerah III Pemerintah Kota Bekasi, Dadang Hidayat pada Apel Senin (2/4/2018). Menurut Dadang, kewajiban laporan LHKPN disematkan pada ASN di tingkatan eselon II dan III.

Dadang menerangkan, kewajiban para ASN untuk melaporkan LHKPN sebanyak 378 orang. Saat ini, para ASN yang telah melapor baru 78%. Menurut Dadang, para pejabat yang belum melapor ada pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kesbangpol, Satpol PP, dan pejabat di Kecamatan Bekasi Barat.

"Sampai tanggal 31 Maret 2018 baru 78%, jadi masih ada 22% pejabat yang belum melapor. Yang sama sekali belum itu Satpol PP, Kesbangpol, sama Kecamatan Bekasi Barat," terang Dadang.

Menyambung itu, Ruddy mengatakan, akan mendata berapa banyak ASN yang sampai sekarang belum melakukan pelaporan. Dirinya siap memberikan sanksi bila kewajiban tersebut dilalaikan oleh bawahannya.

“Nanti akan saya cari tahu kebenarannya. Di mana dan siapa-siapa saja yang belum melaporkan. Bagi yang melakukannya, siap-siap untuk menerima sanksinya,” jelas Ruddy.

Untuk diketahui, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diwajibkan bagi seluruh ASN eselon II dan III. Sementara mekanisme penyampaian laporan dilakukan melalui pelaporan berbasis daring pada e-LHKPN. Kewajiban tersebut, berdasarkan surat edaran Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN.


 

Editor : Andri Ridwan Fauzi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600