SINDIKASI Tuntut Skema Mitigasi Hadapi Ekonomi Digital
Oleh Ananda M Firdaus, pada May 01, 2018 | 20:06 WIB
SINDIKASI Tuntut Skema Mitigasi Hadapi Ekonomi Digital
Ilustrasi, sejumlah seruan massa buruh peringatan Hari Buruh yang terpampang dalam spanduk di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018). (Ananda Muhammad/ayobekasi,net)

JAKARTA PUSAT, AYOBEKASI.NET--Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) bersama jaringan organisasi sehaluan menggelar aksi turun ke jalan dalam memperingati Hari Buruh Internasional 2018 di Jakarta, Selasa (1/5/2018). 

Ketua SINDIKASI, Ellena Ekarahendy, mengatakan pihaknya menyoroti dampak peralihan teknologi ekonomi digital pada pekerja media dan industri kreatif, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Menurutnya, dalam laporan "Ongkos Tersembunyi Ekonomi Digital: Realitas Pekerja dalam Menopang Masa Depan Ekonomi Negara", pihaknya menilai pemerintah tidak memiliki skema mitigasi dalam menghadapi peralihan teknologi berbentuk robotisasi pada sejumlah sektor industri. 

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di sektor industri elektronik, perbankan, dan lainnya diikuti oleh pelanggaran prosedur seperti intimidasi dan pesangon yang tidak dibayarkan," kata Ellena menuturkan dampaknya. 

Kata dia, pekerja yang bergelut dalam ekosistem digital tidak lepas dari masalah ketenagakerjaan dalam ekonomi digital. Salah satu yang paling terasa adalah hubungan eksploitatif antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikator raksasa, meskipun berbalut hubungan kemitraan. 

"Nyatanya para pengemudi tidak punya kuasa menentukan tarif, mekanisme sanksi, dan aturan lainnya," kata dia. 

Sementara lewat laporan "Kerja Keras Menukar Waras: Masalah Kesehatan Jiwa sebagai Bagian dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pihaknya menyoroti budaya kerja pada industri media dan kreatif yang kerap mengabaikan aturan ketenagakerjaan. 

Ellena menjelaskan, praktik jam kerja yang berkepanjangan (overwork) menjadi hal yang dianggap lumrah dijalani pekerja media dan industri kreatif. Bahkan, lembur kerap tidak dihitung dengan upah. 

Dalam data yang didapat, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 31,98% pekerja kreatif bekerja lebih dari 48 jam tiap pekan. Kondisi tersebut tentu berdampak besar terhadap kesehatan pekerja. Disamping itu, pihaknya menemukan kasus-kasus gangguan kesehatan jiwa seperti depresi dialami oleh para pekerja media dan kreatif yang sangat berkaitan erat dengan kondisi kerja.

Oleh karenanya, pihaknya menuntut, antara lain untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, UU K3, dan menghapuskan PP Nomor 78 untuk mengakomodasi dan melindungi pekerja dalam ekonomi digital terkait. Lalu meminta agar pemerintah dapat melindungi pekerja media dan kreatif dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. 

"Penuhi jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja yang diinformalisasi di revolusi industri 4.0, dan libatkan pekerja dalam menyusun strategi ekonomi digital yang pro terhadap kepentingan pekerja," kata Ellena memungkasi.

Editor : Andres Fatubun
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha NMax