Kawali: Penertiban Truk Sampah DKI Berkaitan dengan Kas Daerah Bekasi
Oleh Ananda M Firdaus, pada Oct 18, 2018 | 20:45 WIB
Kawali: Penertiban Truk Sampah DKI Berkaitan dengan Kas Daerah Bekasi
Penertiban truk sampah DKI Jakarta di Bekasi, Rabu (17/10/2018). (Ananda M Firdaus/Ayobekasi.net)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi melakukan penertiban terhadap sejumlab truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta saat hendak menuju TPST Bantargebang, Rabu (17/10/2018).

Langkah penertiban sehingga menghentikan operasional truk-truk tersebut disebut Pemkot Bekasi sebagai evaluasi atas kerja sama kedua daerah yang kurang terjalin baik. Khususnya Dishub Kota Bekasi melihat ketidakpatuhan tata cara beroperasinya truk sehingga dilakukan penertiban.

Direktur Eksekutif Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali), Puput TD Putra, memberi tanggapan akan peristiwa itu. Ia mengatakan, kasus penahanan truk sampah milik DKI Jakarta semacam dalih untuk menutupi kebutuhan Pemkot Bekasi.

"Isu Truk tidak memenuhi standar dan perjanjian di jadikan alat saja. Wong selama ini tidak ada masalah, ada masalahkan semenjak kas Bekasi defisit dan mengajukan peningkatan dana hibah dan dana kemitraan dengan DKI yang belum semuanya di setujui," ujar Puput melalui aplikasi perpesanan, Kamis (18/10/2018).

Menurut Puput, jika dugaan defisit atau selama ini selalu diistilahkan wali kota sebagai turbulensi pada APBD tersebut benar, mestinya pemerintah kota melakukan evaluasi dengan seksama dan solusi yang lebih baik.

AYO BACA : Penertiban Truk Sampah Jakarta ke Bantargebang Terus Berlanjut

"Saat ini Pemerintah Bekasi panik. Konyolnya DKI dijadikan bulan-bulanan untuk menutupi kekosongan kas Pemerintah Bekasi," tudingnya.

Dia melanjutkan, Pemprov DKI memberikan uang hibah kepada Pemkot Bekasi bertujuan agar dapat di manfaatkan untuk pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup di area wilayah terdampak aktivitas TPST Bantargebang.

Karena itu, penggunaan aliran dana perlu dicermati, terlebih statusnya merupakan dana hibah, sehingga peruntukannya mesti tepat sasaran. "Itupun penggunaannya harus tepat sasaran dan hati-hati, bukan di manfaatkan untuk kepentingan lainnya di luar kepentingan pemulihan lingkungan," ujarnya.

Ia pun mengimbau agar Pemkot Bekasi lebih bijaksana menyikapi kemitraan antar daerah ini yang telah dibangun bertahun-tahun.

"Jangan nanti masalahnya berbalik ke mukanya sendiri, keyakinan saya KPK juga sudah mengendus masalah ini. Saya dari Kawali juga akan meminta KPK segera turun investigasi dana hibah karena banyak carut-marut pemanfaatan dana hibah ini tidak pada tempatnya," tutupnya.

AYO BACA : Soal Bantargebang, Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Kerja Sama dengan Pemprov DKI Jakarta

Editor : Dadi Haryadi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha NMax