Wali Kota Bekasi: DKI Lalaikan Kontrak Bantargebang
Oleh Ananda M Firdaus, pada Oct 19, 2018 | 19:33 WIB
Wali Kota Bekasi: DKI Lalaikan Kontrak Bantargebang
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. (Ananda M Firdaus/Ayobekasi.net)
AYO BACA : Soal Penghentian Truk Sampah, Pepen: Komunikasi dengan DKI Jakarta Sulit

AYO BACA : Kawali: Penertiban Truk Sampah DKI Berkaitan dengan Kas Daerah Bekasi

BEKASI SELATAN, AYOBEKASI.NET -- Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan uang kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dan disalurkan pada Mei 2018 kemarin, bukanlah anggaran hibah tahun 2018 terkait kerjasama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.
 
Hal tersebut menjawab Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, soal evaluasi kerjasama yang dianggap dilanggar sehingga truk-truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta ditertibkan sehingga tidak memasuki area Bantargebang, Rabu (17/10/2018).
 
"Kalau Pak Gubernur bilang Kota Bekasi sudah diberikan kompensasi (Mei 2018) itu sebenarnya kebutuhan tahun 2017, bukan hak 2018 awal tahun ataupun akhir tahun," ujar Rahmat, Jumat (19/10/2018).
 
Lebih jauh, katanya, dana hibah yang disalurkan mencapai Rp198 miliar tersebut baru meliputi kompensasi bau terhadap warga, sementara pihaknya mengajukan kebutuhan hingga Rp2 triliun untuk tahun 2018. Ajuan itu masuk per 15 Oktober kemarin.
 
DKI dianggap telah memanfaatkan lahan TPST Bantargebang dengan maksimal, namun kompensasi atau pun bentuk bantuan lainnya dinilai tidak seimbang.
 
"Kan sekarang memasukin tahun anggaran 2019, 2018 aja kita gak dipenuhi. Masa dua tahun kontrak kita dilalaikan. Itu yang kita pertegas," ujar Rahmat.
 
Wali kota akrab disapa Pepen ini cukup kecewa lantaran hingga detik ini belum dapat bertemu dengan Anies. Dia mengungkapkan sudah berkirim surat untuk membahas masalah ini secepat mungkin.
 
"Kami sudah berapa kali kirim surat, kami sudah berapa kali memberitahukan tentang hak kewajiban. Saya denger dari Pak sekda (DKI) hari senin mau ada pertemuan, mudah-mudahan aja. Tapi kalau dengan Pak Sekda saya gak mau, karena Pak Sekda bukan pembuat keputusan," pungkasnya.
 
41 Usulan Kemitraan Diajukan
 
Dalam suatu kesempatan, Pepen menyebutkan pihaknya mengajukan 41 usulan kemitraan kepada Pemrov DKI serta beberapa usulan mengenai kompensasi yang belum direalisasikan sepenuhnya oleh Pemprov DKI. 
 
"Saya perintahkan Dinas Lingkungan Hidup segera berkomunikasi ke Pemrov DKI terkait usulan-usulan tersebut, mengingat semua usukan merupakan kepentingan bagi warga Kota Bekasi, khususnya yang berada di Kecamatan Bantargebang," ujarnya (15/10).
 
Salah satunya yang menjadi kebutuhan warga setempat adalah pembangunan sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di sekitar TPST Bantargebang. 
 
Dia menjelaskan, pembangunan sumur yang terletak di Kelurahan Sumur Batu, Ciketing, dan Cikiwul tersebut membutuhkan alokasi dana sebesar Rp25 miliar. Sumur tersebut akan disambungkan ke 2.000 jaringan pipa dengan kedalaman mencapai 200 meter.
 
Disamping itu terdapat kebutuhan pembangunan pada infrastuktur, yakni Flyover Rawapanjang dan Cipendawa. Dua proyek ini dianggap akan memberikan keleluasaan akses bagi truk-truk sampah DKI menuju Bantargebang. Selain mempercepat waktu tempuh juga mengurangi biaya perjalanan.
 
"Untuk itu kita akan terus bekerja keras agar apa yang diharapkan warga Kota Bekasi, khususnya warga Bantargebang dapat terealiasasikan," pungkasnya. 

AYO BACA : Lalai Kewajiban, Truk Sampah Jakarta Ditahan Petugas Dishub Bekasi

Editor : Dadi Haryadi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha NMax