Dua Perda Disepakati dalam Paripurna DPRD Kota Bekasi
Oleh Ananda M Firdaus, pada Nov 06, 2018 | 09:14 WIB
Dua Perda Disepakati dalam Paripurna DPRD Kota Bekasi
Pelaksanaan rapat paripura antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi, Senin (5/11/2018). (ayobekasi.net/Ananda MF)

AYO BACA : Wali Kota Bekasi: Keuangan Pemerintah Sedang Direhabilitasi

BEKASI TIMUR, AYOBEKASI.NET--Rapat paripurna DPRD Kota Bekasi menghasilkan keputusan bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi pada Senin (5/11/2018). Keputusan bersama ini adalah Raperda perubahan kedua No. 17 tahun 2015 tentang penyertaan modal BUMD PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi. Raperda kedua perubahan atas perda No. 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Bekasi.

"Penandatangan ini jadi bagian dari sinergitas yang baik dari penyelenggara pemerintah kota Bekasi," ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono usai sidang.

Tri menjelaskan terkait pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi. Proses itu ia katakan akan terus dilakukan sebagai konsen pemerintahan pada 100 hari kerja Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.

"Kita upayakan proses diselesaikan sebelum 2019. Karena bagian dari progam 100 hari kerja. Ada kesempatan dari perhitungan aset yang harus dihitung dari nilai investasi yang sama-sama diberikan. Maka kita minta tim independen menghitung dan Rabu esok mereka akan ekspos," katanya.

Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Bekasi, Daryanto, mengatakan penyertaan modal dilakukan pada PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi secara multiyears dengan total dana Rp93 miliar.

"Penyertaan kedua PDAM ini dilakukan karena kita ketahui masih berlangsung proses pemisaan aset," ungkap Daryanto.

Selain hal tersebut, keputusan DPRD Kota Bekasi menghasilkan penugasan Pansus 28 dan 29 selama 30 hari kerja membahas beberapa Raperda. Pansus 28 mendapat tugas membahas Raperda tentang RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dan Raperda Penanggulangan Bencana Daerah.

Pansus 29 mendapat tugas membahas Raperda tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 dan perubahan kedua atas perda nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir serta terminal.

Selain itu, penugasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bekasi untuk membahas penyertaan modal berupa kendaraan bus untuk angkutan massal (Trans Patriot) Milik Pemkot Bekasi ke BUMD Mitra Patriot sekaligus membahas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

AYO BACA : UMK Kabupaten Bekasi Diajukin Rp4,1 Juta

Editor : Rizma Riyandi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Yamaha NMax